Banda
Aceh : Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Propinsi Aceh belum mampu
mewujudkan kinerja yang baik sesuai dengan harapan dan keinginan publik.
Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK Aceh) Askhalani, di Banda Aceh, Minggu
(21/12/2014) mengatakan, berdasarkan hasil analisa terhadap kinerja pada tahun
2013-2014, ditemukan beberapa hal kinerja BPKS dan diyakini rawan terhadap
praktek tindak pidana korupsi.
Padahal menurut Askhalani, harapan dan exspektasi publik untuk mewujudkan BPKS
yang baik, transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran sangat besar,
tetapi hingga akhir tahun 2014 harapan tersebut tidak mampu diwujudkan, yang
menurut GeRAK dikarenakan kinerja dan menejerial BPKS yang masih terkooptasi
dengan praktek tindak pidana korupsi.
Pergantian kepengurusan BPKS sejak tahun 2012 yang diduga menjadi penyebab
kinerja lembaga ini semakin terpuruk.
Hal ini terlihat dari proses pelaksanaan pembangunan dan manejerial lembaga
BPKS, juga diduga terjadi berbagai potensi pelanggaran tindak pidana korupsi,
mulai dari potensi korupsi pelaksanaan pembangunan, pembebasan lahan dan yang
paling tragis adalah dugaan nepotisme pengangkatan kepala dan deputi serta
karyawan di BPKS tahun 2013 dan 2014.
Ditambahkan Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK Aceh) Askhalani, meskipun
sebelumnya sudah diketahui bahwa KPK telah menetapkan empat tersangka atas
kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan kinerja BPKS tahun 2006-2010,
terkait korupsi pada pelaksanaan pembagunan dermaga CT-3 yang melibatkan mantan
kepala, deputi dan perusahaan (kontraktor), namun persoalan itu belum menjadi
faktor efek jera dalam pelaksanaan kinerja BPKS.
Hasil analisis GeRAK Aceh menemukan beberapa hal yang dianggap dapat
berpotensi dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaanya diantaranya,
realisasi sarapan anggaran yang rendah dan dugaan potensi selisih atas laporan
realisasi keuangan.
Salah satu contohnya dilihat dari data DIPA APBN untuk BPKS dianggarkan
anggaran sebesar Rp359,6 Miliar lebih alokasi anggaran diperuntukan untuk
pelaksanaan kegiatan tahun 2013 yang diperuntukan untuk enam paket, namun
yang terealisasi sebesar Rp230,4 Miliar lebih, pungkas Askhalani. (Ridwan/KBRN/Mj)
Categories: