Banda Aceh : Masyarakat
dari berbagai kalangan di Aceh menyampaikan sedikitnya sembilan pesan kepada
Presiden Joko Widodo (Jokowi)? yang melakukan kunjungan kerja ke wilayah
provinsi itu selama du hari,9-10 Maret 2014.Pesan-pesan yang berisi harapan untuk pembangunan Aceh dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, ?infrastruktur, pembukaan lapangan kerja hingga implementasi syariat Islam.
Ketua Fraksi Partai
Amanat Nasional (F-PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Asrizal H. Asnawi
menyebutkan, selama berakhir sebelum kedatangan Presiden Jokowi ke Aceh, ia
telah menerima banyak masukan baik melalui saluran telepon, SMS, BBM, surat
maupun masyarakat yang bertemu langsung yang ingin menyampaikan? aspirasinya
agar diteruskan kepada kepala negara.
"Setelah
kami kumpulkan semua aspirasi yang masuk, setidaknya ada 9 pesan dan harapan
masyarakat Aceh kepada Presiden Jokowi guna percepatan pembangunan di
Aceh?," ujar Asrizal kepada wartawan, menjelang kedatangan Jokowi ke Aceh,
Minggu (8/3).
Ia mengungkapkan, ke-9
pesan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Presiden. Pertama, Pemerintah
Pusat melalui PT Pelindo sebagai BUMN untuk dapat mengoptimalisasikan
pelabuhan-pelabuhan yang ada di Aceh sebagai jalur ekspor dan impor hasil bumi
bagi masyarakat pantai timur dan barat Aceh serta Dataran Tinggi Gayo.
Selain itu juga janji pembangunan
jalur tol laut di 24 titik yang dimulai dari Indonesia Barat yaitu Banda Aceh
harus di realisasikan secepatnya karena informasi terakhir didapatkan untuk
wilayah barat, tol laut dimulai dari Sumatera Utara yaitu di Kuala Tanjung,
bukan Aceh. Kedua, Pemerintah Pusat melalui Kementerian BUMN telah
menyatakan bahwa Aceh tak termasuk daerah yang akan dilakukan pembangunan Jalan
tol.
"Pernyataan ini
keliru dan terlalu prematur. Pasalnya, kuota kenderaan bermotor (mobil) di Aceh
sama jumlah dengan Sumatera Utara. Banyak warga Aceh yang menggunakan plat
kenderaan mereka dengan Plat luar Aceh teruma BK (Sumut) dan B (Jakarta).
Untuk itu, Pemerintah
Pusat harus memasukkan Aceh sebgai salah satu provinsi yang mendapat kuota
pembangunan jalan tol serta memperbaiki sarana dan prasarana masyarakat
lainnya," kata Asrizal. ?Ketiga, Presiden diminta memprioritaskan
pmbangunan pendidikan Aceh,imbas dari puluhan tahun Aceh didera konflik
berkepanjangan, sampai saat ini generasi Aceh belum menyeluruh dapat merasakan
pendidikan yang layak dan berkualitas, dan keistimewaan Aceh dalam hal
pendidikan semakin memudar.
"Karenanya,
Pemerintah Pusat harus memprioritaskan Aceh, khususnya mahasiswa Aceh mendapat
beasiswa pemerintah lebih besar kuotanya. Serta adanya keistimewaan terkait
jalur penerimaan beasiswa daerah terluar, terisolir dan terdepan yang
ditetapkan pemerintah," kata Asrizal.
"Ini juga untuk
kebutuhan hajat hidup orang banyak karena kita tahu 100 persen masyarakat Aceh,
masih menjadikan beras sebagai makanan pokok," sebutnya.
Kelima, UU
Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) dan turunannya yang masih
tertahan di level pemerintah pusat baik tentang keistemewan dan kekhususan Aceh
dalam mengelola wilayahnya, pelabuhan atau izin impor bebas di beberapa
pelabuhan laut Aceh yang sampai sekarang terkatung-katung kepastiannya.
Keenam,
Infrastruktur aceh sudah lumayan walau di beberapa daerah masih belum memadai namun,
masih lebih baik dibanding Indonesia bagian timur, yang sangat memprihatinkan
adalah laju pertumbuhan ekonomi msyarakat yang sangat kritis.
"Hari ini urat
nadi kehidupan ekonomi rakyat Aceh hanya tertopang pada dana Otsus APBA dan
gaji PNS. Bila tidak ada investor atau pengusaha yang mau menanam modal di Aceh
untuk industri maka pengangguran akan terjadi secara massal di Aceh, sehingga
berefek pada kriminalitas yang pasti sangat tinggi ?
Ketujuh, pemerintah pusat harus memfasilitasi Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh untuk pembentukan lembaga atau badan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sebagai wujud islah dari perselisihan diantara sesama masyarakat Aceh. Mengingat terlalu banyak nyawa dan harta benda masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik, namun menjadi bagian korban dari konflik Aceh yang terlalu panjang di masa lalu.
Ketujuh, pemerintah pusat harus memfasilitasi Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh untuk pembentukan lembaga atau badan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sebagai wujud islah dari perselisihan diantara sesama masyarakat Aceh. Mengingat terlalu banyak nyawa dan harta benda masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik, namun menjadi bagian korban dari konflik Aceh yang terlalu panjang di masa lalu.
"Masyarakat Aceh
bisa memaafkan tapi belum tentu bsa melupakan. Kita ingin gesekan-gesekan kecil
bisa segera teratasi dengan terbentuknya lembaga ini sebagai alat mediasi maaf
memaafkan serta menjadi bukti sejaraah bahwa masyarakat Aceh bisa berjabat
tangan dan berangkulan dalam sebuah ukhuwah Islamiah," terang Asrizal.
Kedelapan, Presiden
sebagai mandataris negara dan rakyat untuk dapat memberikan jaminan adanya
ketersediaan lapangan kerja bagi 1,2 juta pemuda Aceh yang sampai hari ini
masih menjadi pencari kerja. Hal ini penting karena jangan sampai Aceh menjadi
daerah darurat narkoba. "Bisnis narkoba adalah lapangan pekerjaan terbesar
dan termudah yang bisa dilakukan oleh pemuda Aceh dan Indonesia umumnya,"
ungkapnya.
Pesan terakhir rakyat
Aceh adalah, mengharapkan Presiden Jokowi sebagai seorang muslim kalau ada
masalah meminta tolong kepada Allah, jangan kepada makhluk, usahakan untuk
shalat lima waktunya di masjid berjamaah dan tepat waktu, karena kalau pemimpin
shalat di masjid akan membawa rahmat untuk rakyatnya. Syahril/Mj
Foto : Kabar Aceh
Categories:
