Setelah melakukan peninjauan langsung dibeberapa titik lokasi kinerja BPKS disabang, ketua Dewan Kawasan Sabang Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Walinagro Aceh Malik Mahmud, mengevaluasi langsung hasil peninjauannya di kantor pusat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Sabang.
Dalam kesempatan itu Wali Kota Sabang Zulkifli H.Adam menyampaikan pandangan umum tentang Keistimewaan Sabang, dikatakannya Sabang selain memiliki aset dibidang Pariwisata bahari laut, panorama hutan yang asri, dan Sabang memiliki Geografis Lintas Laut yang Stategis dengan kedalaman laut diatas 29meter yang cukup untuk bersandarnya kapal-kapal besar merapat kedermaga.
Selain itu dikataknnya keistimewaan sabang memliki 13 sumber mata air bersih dari alam Sabang, salah satunya sumber mata air peninggalan masa penjajahan Belanda dan Jepang yang sampai saat ini masih berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan bagi kapal-kapal besar.
Ditambahkannya, namun demikian Ketertinggalan Sabang dibidang Perdagangan Bebas Internasional, perlu perhatian khusus dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
Menyikapi hasil evaluasi kunjungan kerja ketua Dewan Kawasan Sabang Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Walinagro Aceh Malik Mahmud, Ketua Dewan Kawasan Sabang DKS Gubernur Aceh menanggapi ketertinggalan Perdagangan Bebas di Sabang memang perlu perhatian khusus, walau ada disatu sisi yang sudah mendekati kesempurnaan, namun Gubernur Aceh belum melihat adanya peningkatan pertumbuhan baik sarana dan perasarana penunjang lainnya yang berstandar Internasional dan perlu adanya manajemen berkelas Internasional.
Karena buruknya manajemen BPKS, maka dalam waktu dekat Gubernur Aceh selaku ketua Dewan Kawasan Sabang akan melantik Deputi-Deputi baru yang mampu mengangkat keterpurukan kinerja BPKS selama ini.
Hal senada di ungkap Wali Nangro Aceh Malik Mahmud, dikatakannya BPKS selama ini tidak memperhatikan besarnya anggaran Pemerintah yang diakibatkan dari pembangunan selama ini.Manajemen buruk merupakan awal dari lambannya pertumbuhan pembanggunan perdagangan bebas Internasional, ditegaskannya Wali Nangro Malik Mahmud merasa kecewa atas kinerja BPKS, ironisnya yang diketahui hubungan Pimpinan BPKS dengan Kepala Pemerintah Daerah Kota Sabang tidak optimal dalam pengelolaan wilayah terkait manajemen BPKS belum profesional.
Wali Nangro Malik Mahmud menambahkan, untuk mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan Pelabuhan Bebas dan mengejar ketertinggalan, pimpinan BPKS harus mengetahui maksud tujuan visi dan misi dari Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdangangan Bebas.Hadi/mj
Categories:
